E-GOVERNMENT

e-Government yang juga disebut e-gov adalah : penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

e-government dapat diaplikasikan pada legistatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti

• Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)
• Government-to-Business (G2B)
• Government-to-Government (G2G)

keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik

Tujuan e-Government

• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan terjangkau masyarakat luas
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien

Manfaat e-Government

• Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya
• Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan
• Mereduksi biaya transaksi, komunikasi da interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan
• Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas

Pengembangan e-Government di suatu lembaga pemerintah dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi :

• Suprastruktur e-Government : yang memuat antara lain e-leadership, sdm dan peraturan
• Infrastruktur jaringan : yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan
• Infrastruktur informasi : yang memuat antara lain struktur data, format data, data sharing dan sistem pengamanannya
• Infrastruktur aplikasi : yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antarmuka (interface) dan aplikasi back office

Transformasi Menuju e-Government

1. Perubahan budaya kerja
2. Perubahan bisnis proses
3. SOP dan kebijakan
4. Peraturan dan perundangan
5. Leadership
6. Penggunaan internet
7. Penggunaan infrastruktur TIK
8. Sistem dokumentasi elektronik
9. Penggunaan sistem aplikasi
10. Standarisasi Metadata
11. Transaksi elektronik

Sumber : Dr.Ir.Deddy S. Bratakusumah, BE.,MURP.,M.Sc - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI